Program Ekonomi Berkelanjutan Terus Didorong Kementerian Perindustrian

MITRAPOL.com - “Salah satu dari 10 prioritas nasional di dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 ialah mengakomodasi standar-standar keberlanjutan,” ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto ketika meninjau pabrik PT Coca-Cola Indonesia di Bali, Jumat (27/7/18).



Menurut Menperin, Indonesia tengah melihat konsep ekonomi keberlanjutan sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing sektor manufaktur. Upaya yang dilakukan, contohnya melalui pelestarian lingkunganserta peggunaan teknologi bersih, biokimia, dan energi terbarukan.

“Oleh karenanya, pemerintah akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di masa mendatang, dengan membangun iklim perjuangan yang aman melalui pemberian insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk investasi yang ramah lingkungan,” paparnya.

Dalam hal ini, Kemenperin telah mengeluarkan kebijakan industri hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2015 wacana Perindustrian. Program kerja yang mendukung konservasi lingkungan ini juga dituangkan di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

“Industri manufaktur berperan penting dan menawarkan imbas luas dalam mewujudkan circular economy di Indonesia,” tegas Airlangga. Konsep circular economy juga dinilai berkontribusi besar dalam menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menjadi tujuan ke-12 pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk itu, Kemenperin menawarkan apresiasi terhadap pelaksanaan aktivitas “Coca Cola Amatil Indonesia Bali’s Big Eco Weekend 2018” yang merupakan bentuk santunan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, dengan mendirikan sentra training di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Seminyak serta menjalankan aktivitas Kolaborasi Bali Beach Clean Up 2018-2019.

“Kami berharap, kegiatan tersebut menjadi pendorong bagi masyarakat Bali untuk menjaga lingkungan, menjadi percontohan masyarakat daerah lain dan mendorong sektor pariwisata yang pada karenanya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tuturnya.

Bahkan, Menperin menceritakan, tim wushu Indonesia yang bertanding pada ajang Kejuaran Dunia Wushu Junior ke-7 di Brasil, beberapa waktu kemudian memakai seragam Merah Putih yang dibentuk dari produk bekas botol plastik (pet recycled bottle).

“Jadi, tim wushu kita ikut berkampanye untuk ekonomi berkelanjutan dan mendorong daur ulang untuk sampah plastik. Seragam ini disiapkan oleh PT Indorama,” ungkap Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia.

Presiden Direktur PT Coca-Cola Amatil Indonesia Kadir Gunduz mengakusangat bahagia atas janji pemerintah ketika ini yang semakin memacu pengembangan industri manufaktur menyerupai sektor makanan dan minuman. “Atas nama Coca-Cola Amatil Group dan Coca-Cola Amatil Indonesia, saya ingin memberikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah khususnya Kemenperin,” ujarnya.

Gunduz mengatakan, PT Coca-Cola Amatil Indonesia bertekad untuk terus berinisiatif menjalankan aktivitas ekonomi berkelanjutan. Upaya ini butuh santunan dari pemerintah dan stakeholder lainnya. “Pabrik kami di Bali ini juara bertahan pabrik terbaik di Coca-Cola Amatil Indonesia, dan juga pernah menerima gelar pabrik Coca-Cola terbaik di ASEAN,” ungkapnya.

Industri minuman tumbuh

Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, industri minuman di dalam negeri bisa tumbuh 8,41 persen pada semester I tahun 2018. Kinerja nyata ini tentu menawarkan bantuan besar terhadap perekonomian nasional.

”Industri makanan dan minuman menjadi salah satu prioritas kami dalam implementasi industri 4.0. Salah satunya yang sudah kelihatan menyerupai Coca-Cola Amatil Indonesia, efisiensinya sudah mendekati 98 persen,” kata Airlangga.

Menperin meyakini, industri makanan dan minuman nasional masih mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup baik alasannya ialah didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah dan seruan domestik yang besar. ”Laju pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman pada triwulan I tahun 2018 mencapai 12,70 persen dan berkontribusi sampai 35,39 persen terhadap PDB industri non-migas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kemenperin memproyeksi, produk minuman ringan akan terus tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan produk minuman yang mudah dibawa, aman atau higienis, harganya terjangkau, dan mempunyai nilai tambah. Industri minuman ringan mencakup produsen air minuman dalam kemasan, minuman berkarbonasi, minuman teh siap saji, minuman jus dan sari buah, minuman kopi dan susu, serta minuman isotonic (sport dan energy).

Kemenperin mencatat, sampai tahun 2016, jumlah industri minuman ringan mencapai 335 unit perjuangan dengan kapasitas produksi sebesar 4,7 juta ton per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 48 ribu orang. Sedangkan, nilai ekspornya berada di angka USD83 juta dan nilai investasi tembus Rp12,2 triliun.

Industri makanan dan minuman di dalam negeri tidak hanya didominasi perusahaan besar, tetapi juga cukup banyak sektor industri kecil dan menengah (IKM). Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih yang turut mendampingi Menperin ketika meninjau pabrik PT Coca-Cola Indonesia di Bali, mengatakan, IKM makanan dan minuman mempunyai andil signifikan terhadap kemajuan ekonomi nasional.

“IKM makanan dan minuman berkontribusi sebesar 40 persen terhadap PDB sektor IKM secara keseluruhan, dan bisa menyerap tenga kerja sampai 42,5 persen dari total pekerja di sektor IKM,” ungkapnya.

Oleh alasannya ialah itu, IKM makanan dan minuman menjadi salah satu sektor prioritas dalam penerapan aktivitas e-Smart IKM seiring implementasi industri 4.0 di Tanah Air. Hingga bulan Mei 2018, jumlah pelaku IKM yang telah mengikuti Workshop e-Smart IKM berjumlah 2430 IKM, dan lebih dari 30 persen penerima berasal dari pelaku IKM makanan dan minuman.

“Melalui aktivitas e-smart IKM, kami ajarkan mereka mengenai caranya jualan online,” terperinci Gati. Dalam pelaksanaannya, Kemenperin telah menggandeng lima marketplace dalam negeri, yakni Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blanja.com dan Blibli. “Marketplace itu diantaranya sudah unicorn,” imbuhnya.

Gati menambahkan, perlunya IKM nasional memasuki ekonomi digital atau industri 4.0, alasannya ialah diyakini akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan ekspor sehingga struktur perekonomian menjadi lebih baik. Sejalan upaya tersebut, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah ketika ini, di antaranya ialah menawarkan insentif dan kemudahan perizinan guna menggerakkan investasi.

“Untuk memasuki industry 4.0, kita berdiri lebih dahulu ekosistemnya. Makara ke depannya, buyer dan produsen akan eksklusif terkoneksi,” ujarnya.

Kawasan industri Bali Utara

Di samping itu, Kemenperin mendorong pengembangan daerah industri gres di wilayah Bali Utara guna memacu pertumbuhan sektor manufaktur serta mengakselerasi pemerataan ekonomi. Kawasan industri Bali Utara juga akan menjadi penunjang sektor pariwisata yang selama ini telah menjadi andalan untuk mendongkrak pendapatan di Pulau Dewata tersebut.

“Kami akan kaji terus untuk pengembangan daerah industri yang terintegrasi di sana. Sebab, kami fokus untuk menumbuhkan daerah industri di luar Pulau Jawa sebagai upaya mewujudkan Indonesia sentris,” kata Menperin.

Menurutnya, beberapa sektor manufaktur yang berpeluang untuk dikembangkan di daerah Bali Utara, di antaranya industri makanan dan minuman, aneka, garmen, perlengkapan perhotelan, sampai produk oleh-oleh. “Di daerah industri di sana bisa menampung sektor yang sangat diharapkan untuk mendukung pariwisata,” terperinci Airlangga.

Sebelumnya, Plt Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan, Bali Utara mempunyai potensi lahan yang luas dan tanahnya relatif datar serta sanggup menyerap tenaga kerja. Misalnya di Kabupaten Singaraja yang mempunyai Pelabuhan Celukan Bawang yang sanggup difungsikan untuk melaksanakan ekspor barang. “Apalagi, rencananya juga mau dibangun bandara baru,” ujarnya.

Di samping itu, upah pekerja di Bali Utara masih kompetitif, tidak menyerupai di kota-kota industri di Jawa, sehingga akan semakin memperingan pengusaha dalam pemberian upah. “Selama ini Bali masih populer sebagai daerah pariwisata. Padahal, provinsi ini juga layak untuk menjadi daerah industri manufaktur,” ungkapnya. Jadi, upaya ini sanggup pula mengurangi ketimpangan ekonomi dengan wilayah Bali Selatan yang telah didominasi perjuangan sektor pariwisata.

Apalagi, pemerintah ketika ini, telah mengeluarkan sejumlah kemudahan dalam perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan perizinan investasi tiga jam di daerah industri. Selain itu, kemudahan layanan investasi eksklusif konstruksi dan penerapan “Online Single Submission” yang akan diberlakukan di daerah industri dan daerah ekonomi khusus.

Sementara itu Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, daerah industri sangat bergantung ada tidaknya potensi industri suatu daerah. Pihaknya menunggu kesiapan pemerintah baik sentra dan daerah khususnya terkait infrastruktur di antaranya menyerupai terusan jalan, air, dan listrik.

“Kami harapkan semangat daerah untuk membuatkan industri. Ketika daerah industri siap, kami akan dorong anggota berdiri di daerah Bali Utara,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan, selama enam tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Bali tergolong baik bahkan selalu di atas rata-rata nasional. Triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi di Bali mencapai 5,68 persen atau di atas ekonomi nasional. Untuk itu ia mendorong pelaku perjuangan menanamkan modalnya untuk berinvestasi khususnya di Bali Utara.

Red

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ohoi Debut Pintu Masuk Sail Wonderful To Indonesia 2018

Inilah Sosok Kapolres Konawe Selatan Yang Peduli Sosial Dan Pendidikan

Latihan Glagaspur Tingkat 111 Terpadu Koarmada 1 Tahun 2018